Bursa kerja: Ketua MUI KH Amidhan Shaberah: Halal Itu Domain Ulama, Bahaya Kalau di Tangan Pemerintah |
- Ketua MUI KH Amidhan Shaberah: Halal Itu Domain Ulama, Bahaya Kalau di Tangan Pemerintah
- Kesaksian keluarga: Ponsel Korban Tersambung
- Prosedur Kecantikan Ini Bisa Sebabkan Kebutaan Permanen
| Ketua MUI KH Amidhan Shaberah: Halal Itu Domain Ulama, Bahaya Kalau di Tangan Pemerintah Posted: 09 Mar 2014 04:26 PM PDT VIVAnews - Genderang perang itu ditabuh delapan tahun silam, saat pertama kali Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal diajukan DPR. Pangkal soalnya, sertifikasi halal. RUU mengamanahkan pemerintah memegang kendali proses sertifikasi ini. Padahal sudah 25 tahun sertifikasi halal digodok Majelis Ulama Indonesia. Sempat tidak terdengar kabarnya, pembahasan RUU ini kembali 'dihidupkan' DPR, dua pekan lalu. Pemerintah masih bersikukuh mengambil alih pekerjaan MUI. Dan, majelis yang merupakan kumpulan ulama ini juga tegas menolak. Majelis berdalih, masalah halal dan haram merupakan domain ulama, bukan pemerintah. Ditemui VIVAnews di ruang kerjanya, Kantor Pusat MUI, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 28 Februari 2014, Ketua MUI Bidang Ekonomi dan Produk Halal KH Amidhan Shaberah membeberkan bagaimana sebuah produk mendapat stempel halal. Siang itu, tokoh masyarakat Kalimantan tersebut ditemani Wakil Bendahara Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI H Zuhdi. Amidhan menanggapi komentar miring yang muncul di masyarakat, antara lain soal monopoli penerbitan sertifikat halal. Kata dia, kewenangan MUI yang dilakoni selama 25 tahun itu merupakan amanah, bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim harus dilindungi dan mendapat jaminan, apa yang dikonsumsinya halal. Karena itu dia yakin sekali kewenangan MUI ini tidak akan berpindah tangan ke pemerintah. Mengapa Amidhan begitu yakin? Ikuti petikan wawancaranya berikut ini: Kita kurang sependapat. Secara teknis sebenarnya bisa disinergikan. Kita hanya di jalur fungsi MUI dalam peran sertifikasi halal. Dimana halal tidaknya sebuah produk dihasilkan dengan apa yang kita sebut fatwa tertulis. Fatwa ini dikeluarkan melalui sebuah mekanisme rapat komisi fatwa yang beranggotakan 45 orang. Dari sini jelas fatwa adalah domain ulama. Kami juga sudah ketemu dengan Pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) membicarakan kewenangan ini. Pak SBY setuju sertifikasi halal domain ulama dan bukan pemerintah. Kenapa harus MUI? MUI adalah organisasi besar umat Islam. Di dalam MUI tergabung semua organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah dan banyak lagi. Maka keputusan halal MUI bisa diterima semua. Kalau tidak dikeluarkan MUI nanti justru jadi aneh. Ada sertifikasi halal NU, Muhamadiyah, dan banyak lagi. Selain itu bila sertifikasi halal dipegang oleh pemerintah, ini bisa menjadi bahaya. Sertifikasi ini bisa dipolitisasi untuk kepentingan tertentu. Di mana prodak tidak halal justru dijadikan halal. Atau pemerintah lupa melihat ada unsur ketidakhalalan dalam bahan baku yang menjadi bagian dari produk itu. MUI dalam konteks sertifikasi halal bisa lebih independen dibanding pemerintah, karena bebas kepentingan. Jadi bagaimana harusnya peran pemerintah? Kita sinergi dengan pemerintah. Pemerintah punya BP POM yang menentukan layak tidaknya sebuah produk dijual di negara kita. MUI hanya melanjutkan apakah produk yang layak jual ini sudah halal atau tidak. LPPOM MUI hanya mendalami apa yang sudah dilakukan oleh BPOM milik pemerintah. Dari sini sudah terlihat sinerginya. Peran pemerintah lebih besar karena menyangkut keamanan produk hingga penindakan hukum bila ada produk yang melanggar atau tidak sesuai. Peran ini yang tidak bisa dan tidak akan diambil MUI. Jadi domain kita jelas. Pemerintah tidak bisa mengambil domain ulama. Sertifikasi halal domain ulama melalui Komisi Fatwa yang beranggotakan ulama dari berbagai organisasi Islam. Bagaimana MUI bisa memegang "hak monopoli" sertifikasi halal? Kita tidak memonopoli ini. Ini amanat yang diserahkan kepada MUI sejak 25 tahun lalu. Dimana masyarakat kita yang mayoritas muslim harus dilindungi dan dijamin, apa yang dikonsumsinya halal. Selama 25 tahun itu kita terus belajar. Kita mempunyai sistem yang jelas. Laboratorium dan tenaga ahli berpengalaman, dengan latar belakang yang jelas. Selain itu para ahli ini sudah sering ke luar negeri untuk belajar hingga diminta bantuan untuk menentukan standar halal di luar negeri. Dan sejak 25 tahun lalu domain fatwa halal diserahkan pada ulama. Dimana MUI adalah organisasi Islam yang berisi banyak ulama dengan beragam latar belakang. Mengenai berapa besar saya tidak hafal. Semua ada tarif sesuai kesepakatan. Saat dalam akad permohonan besarnya tidak hafal. Uang itu digunakan untuk membiayai operasional LPPOM MUI, dari karyawan, operasional laboratorium hingga tim ahli yang menjadi auditor. Kita lembaga indipenden yang tidak dibiayai negara dari APBN. Kita membiayai diri kita sendiri. Ada kewajiban setor ke pemerintah? Tidak ada. MUI lembaga independen yang tidak dibiayai negara. Jadi tidak ada setoran untuk negara. Kewajiban kita adalah membayar pajak kepada negara. Ini kita lakukan. Setoran lain selain pajak tidak ada. Lalu bagaimana pertanggungjawaban uang yang disetor produsen makanan? Untuk pengelolaan anggaran kita rutin diaudit oleh akuntan independen. Dan hasilnya selalu dilaporkan setiap Munas MUI. Semua uang masuk tercatat dan harus dipertanggungjawabkan saat Munas. Biayanya sesuai akad yang disepakati saat proses administrasi awal selesai. Anggarannya dari Rp0-Rp6 juta tergantung produk. Jumlah itu tidak termasuk untuk sertifikasi di luar kota. Untuk yang di luar kota, tim audit akan dibiayai orang atau perusahaan yang mengajukan sertifikasi. Besarnya relatif. tergantung yang memberi fasilitas. Kita tidak memasukkan itu dalam akad karena kita tidak meminta dalam bentuk uang. Kita hanya minta tiket dan penginapan untuk tim yang akan melakukan audit ke tempat produksi pemohon sertifikasi halal. Itu biasanya rekomendasi lewat program pemerintah. Seperti Kementerian Perekonomian dan Kementerian Koperasi. Ini biasanya untuk UKM binaan pemerintah pusat. Berapa lama prosesnya? Untuk waktu administrasi hingga proses sertifikasi selesai antara 30-70 hari tergantung seberapa cepat orang yang mengajukan sertifikasi melengkapi persyaratan administrasi. Ada di web yang lengkap. Di antaranya pengantar dari BPOM. Data dari BPOM yang akan menjadikan acuan tim audit dan laboratorium LPPOM MUI. Orang profesional yang kita minta untuk melakukan pengecekan lapangan. Mereka kebanyakan ahli gizi dan pangan. Mereka kebanyakan berprofesi sebagai dosen di IPB. Rata rata 200 fatwa tertulis yang dikeluarkan setiap bulannya. Dengan kategori pengajuan baru, perpanjangan dan pengembangan produk. Tahapannya bagaimana? Ada dua tahap LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI. Tugas awal LPPOM MUI, pertama, registrasi. Semua sekarang on line. Kedua, melengkapi persyaratan masih on line. Setelah itu konsultasi awal. Kemudian akad biaya pembuatan sertifikasi halal. Selanjutnya pemeriksaan lapangan. Pengambilan sampel produk. Pengecekan produk di laboratorium. Kroscek bahan baku termasuk nota pembelian. Periksa administrasi dan amdal untuk perusahaan besar. Selanjutnya hasil cek tim audit di lapangan dipersentasikan pada rapat LPPOM di Bogor untuk dikaji ulang. Setelah selesai hasilnya dipresentasikan di depan majelis fatwa. Dalam proses ini semua ditentukan, apakah majelis ini bersedia mengeluarkan fatwa tertulis atau tidak. Setelah putusan keluar hasilnya dikembalikan ke LPPOM MUI. Tugas LPPOM MUI adalah meregister fatwa halal yang keluar dan memberitahukan pada yang mengajukan melalui on line. Bagi yang tidak lolos, LPPOM MUI juga wajib memberitahukannya. Hasil registrasi ini kemudian dibawa pengaju ke BPOM pemerintah untuk melengkapi persyaratan sebuah produk benar-benar layak didistribusikan pada masyarakat. (adi) This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. |
| Kesaksian keluarga: Ponsel Korban Tersambung Posted: 09 Mar 2014 04:24 PM PDT Pesawat Malaysia Airlines (REUTERS/Bazuki Muhammad/Files)  Pesawat Malaysia Airlines (REUTERS/Bazuki Muhammad/Files) VIVAnews - Meski belum ada kepastian keberadaan pesawat Malaysia Airlines yang mendadak hilang, Sabtu dinihari kemarin, keluarga korban pantang menyerah. Mereka berusaha berbagai cara untuk mencari tahu keberadaan saudara atau kerabat mereka. Sebuah keluarga korban di China, mengklaim sukses menghubungi ponsel pribadi keluarga mereka, yang menjadi penumpang di pesawat nahas tersebut. Seperti dikutip dari The Straittimes, hal tersebut diketahui, setelah seorang pria berhasil menghubungi ponsel korban. Momen tersebut kabarnya direkam dan dibuat videonya. Kemudian video tersebut ditampilkan di sebuah acara televisi di Beijing. Dari video tersebut, terlihat ponsel tersambung tetapi tidak ada jawaban. Pria yang tidak mau menyebutkan namanya itu mengaku, ia menghubungi ponsel kerabatnya itu sebanyak tiga kali. Sayang, tak ada jawaban dari kerabatnya. Hal itu membuat pihak keluarga semakin penasaran dan khawatir. Belum ada komentar apapun soal video tersebut. Hingga saat ini, keluarga korban masih menunggu kabar soal nasib kerabat mereka yang berada di pesawat tersebut. This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. |
| Prosedur Kecantikan Ini Bisa Sebabkan Kebutaan Permanen Posted: 09 Mar 2014 04:11 PM PDT Suntik wajah  Suntik wajah Namun belakangan suntik botox dan juga prosuder kecantikan tanpa bedah dengan filler menjadi tren di dunia kosmetik. Namun, sebelum memilih cara mempercantik diri dengan prosedur ini, ada baiknya, Anda tahu bahaya filler maupun suntik botox. Seperti diberitakan Daily Mail, sebuah studi memperingatkan bahwa prosedur kosmetik anti kerut menggunakan teknik filler bisa menyebabkan kebutaan permanen. Meskipun jarang terjadi namun, para peneliti mengatakan, teknik filler yang disuntikkan ke dahi sangat berisiko menyebabkan kerusakan permanen pada mata. Para ilmuwan Amerika juga mengatakan bahwa menyuntikkan lemak atau kolagen ke dalam kulit dengan tujuan menghaluskan dan mengusir keriput biasanya, justru lebih aman. Namun, mereka memperingatkan bahwa Food and Drug Administration hanya mendukung penggunaan filler di bagian tengah wajah -- seperti di sekitar mulut. Sementara zat ini tidak secara resmi disetujui untuk digunakan di dekat mata. Tapi kebanyak orang, justru memanfaatkan filler, untuk menghilangkan kerutan di sekitar mata. Dr Michelle Carle dari Retina Vitreous Associates Medical Group di Los Angeles, mengatakan, dalam studi yang dipublikasikan dalam jurnal JAMA Ophthalmology, ia melaporkan bahwa tiga orang mengalami kebutaan akibat prosedur ini. "Jika ini terjadi, suplai darah ke mata bisa diblokir." Dr Carle mengatakan kepada Live Science,"Komplikasi ini memang sangat jarang terjadi bahkan memar akan segera hilang. Tapi yang berbahaya, prosedur ini bisa menyebabkan kehilangan penglihatan permanen." Untuk itu, setiap dokter yang menerapkan prosedur ini pada pasien, harus menjelaskan risiko kepada pasien mereka sebelum melakukan prosedur. Dr Carle dan timnya mempelajari tiga pasien yang mengalami kehilangan penglihatan setelah perawatan. Salah satu orang , seorang wanita berusia 40-an, diberi suntikan kolagen untuk mengusir keriput di dahinya. Setelah menjalani prosedur tersebut, ia merasa tidak bisa melihat dengan mata kanannya. Ada lagi korban lainnya, seorang pria berusia 30-an punya pengalaman serupa setelah menjalani prosedur yang sama. Dia kehilangan penglihatan di mata kirinya. Petugas medis menyatakan, hal ini terjadi karena suplai darah masuk ke sebagian retinanya. Pasien terakhir, para peneliti mempelajari kasus seorang wanita berumur 60-an. Dia menderita kehilangan penglihatan berat setelah filler disuntikkan di bagian bawah rambut. Sementara prosedur ini biasanya tidak menyebabkan efek samping selain memar dan pembengkakan sementara, para peneliti mengatakan ada juga laporan dari pasien yang menderita stroke, dan bahkan sekarat, setelah perawatan . Mereka mengatakan kepada Live Science, "Akan lebih baik setiap dokter memberi tahu efek terburuknya pada pasien sebelum melakukan prosedur." This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. |
| You are subscribed to email updates from VIVAnews To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
