Browse » Home » » Bursa kerja: Risma Menjauh dari PDIP?

Bursa kerja: Risma Menjauh dari PDIP?

Bursa kerja: Risma Menjauh dari PDIP?

Risma Menjauh dari PDIP?

Posted: 24 Feb 2014 03:31 PM PST

VIVAnews – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melangkahkan kakinya ke DPR siang itu, Kamis 20 Februari 2014. Ia menggelar pertemuan tertutup selama satu jam dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di ruang pimpinan DPR. Kepada Priyo, Risma bercerita mengenai kejanggalan proses pemilihan dan pelantikan Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana.

Tampak sekali ia belum sreg dengan wakil barunya yang dilantik 24 Januari 2014 itu. "Mohon bisa diklarifikasi di Komisi II DPR terkait proses pemilihan Pak Wakil (Wisnu). Mohon maaf, saya tidak mengerti soal politik. Yang saya tahu, ada keluhan dari DPR karena selama ini kami (Pemerintah Kota Surabaya) komunikasi dengan DPR. Saya takut ada yang salah dan saya diam saja," kata Risma di DPR.

Soal wakil baru ini pula yang disebut-sebut membuat Risma sempat ingin mundur dari jabatan Wali Kota Surabaya. Wisnu merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Surabaya yang dipilih menggantikan Bambang Dwi Hartono yang mundur dari kursi Wakil Wali Kota Surabaya karena maju pada Pilkada Jawa Timur 2013. (Baca selengkapnya: Kronologi Kasus Pemilihan Wawali Surabaya yang Dikeluhkan Risma)

Padahal hanya berselang beberapa hari sebelum datang ke DPR, Risma menerima petinggi PDIP di Surabaya. Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo membenarkan Risma sempat tak cocok dengan Wisnu, namun ketidakcocokan itu ia klaim telah diselesaikan di internal partai. "Usulan siapa wakil wali kota adalah rapat partai yang mengusung Ibu Risma," kata Tjahjo.

Risma yang berlatar belakang pegawai negeri sipil dan birokrat tulen di Pemkot Surabaya diusung oleh PDIP pada Pilkada Surabaya 2010 untuk dipasangkan dengan Bambang DH yang merupakan fungsionaris PDIP Jawa Timur. Mereka memenangi pilkada dengan mengantongi 38,53 persen suara.

Namun kini munculnya Wakil Wali Kota Surabaya baru pilihan PDIP, Wisnu, membuat Risma seakan bersitegang dengan partai yang mengusungnya itu. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani bahkan tak menutupi kejengkelannya pada Risma.

Puan meminta Risma tak mengumbar masalah di internal partai, dan fokus saja menjalankan tugas sebagai Wali Kota Surabaya. "Karena terkait PDIP, tidak usah curhat ke mana-mana. Di internal sudah clear, tidak ada masalah dari Wali Kota (Risma) dan Wakil Wali Kota (Wisnu Sakti Buana)," kata Puan, Senin 24 Februari 2014.

Jika Risma ingin mengadukan unek-uneknya langsung ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun, Puan mempersilakan. Menurut putri Mega itu, sesungguhnya tak sulit untuk bertemu ibunya. "Jangan ada fitnah yang mengatakan karena ditolak (Mega), akhirnya Bu Risma pergi (mengadu) ke mana-mana. Tidak mungkin Ibu Ketum PDIP menolak bertemu Bu Risma," ujar dia.

Puan pun bersedia menghubungkan Risma dengan Megawati. "Saya siap menjembatani. Bu Risma tinggal datang ke saya. Saya yang akan hubungkan Bu Risma dengan Bu Ketua Umum. Saya berharap, Bu Risma jernihkan masalah ini bersama keluarga besar PDIP. Tidak ada niat dari kami untuk membuat Bu Risma tidak nyaman di PDIP," kata Ketua Fraksi PDIP itu.

Sebelumnya Risma memang sempat mengatakan ingin berdiskusi dengan Megawati. Namun ia sungkan dan tak berani menghubungi Mega lebih dulu. "Kan tidak semudah itu. Saya ini siapa," kata dia. Sementara soal datang ke DPR untuk 'mengadu', Risma mengatakan ia hanya datang karena diundang.

Diincar parpol

Relasi Risma dengan PDIP yang tampak sedang tak mulus, bertepatan dengan melejitnya nama dia di kancah perpolitikan nasional menjelang Pemilu 2014. Setidaknya ada dua partai politik yang berminat meminangnya sebagai calon wakil presiden.

Partai pertama yang naksir Risma adalah Partai Keadilan Sejahtera. Risma menjadi salah satu tokoh yang diincar PKS selain Panglima TNI Djoko Santoso dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Hal itu diungkapkan langsung oleh Presiden PKS Anis Matta.

Menurut Anis, nama Risma muncul karena diusulkan oleh sejumlah Dewan Pimpinan Daerah PKS, dan berdasarkan hasil survei internal PKS. Namun PKS masih menunggu hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014 sebelum memutuskan siapa pasangan capres-cawapres yang bakal mereka usung.

Partai kedua yang mempertimbangan Risma sebagai cawapres adalah Gerindra. "Bu Risma awalnya tidak banyak disebut, tapi beberapa daerah mengusulkan namanya sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Meski demikian, Gerindra sampai sekarang belum memutuskan siapa cawapresnya. Soal cawapres juga amat tergantung pada keinginan Prabowo. "Kongres Luar Biasa Partai Gerindra menyebut Pak Prabowo sebagai calon presiden Gerindra. Pak Prabowo memiliki otoritas untuk memilih pendamping. Tapi meski itu otoritas Pak Prabowo, nama-nama bisa diusulkan oleh berbagai kalangan," ujar Muzani.

Muzani menilai Risma sebagai sosok yang punya rekam jejak baik. Namun Gerinda masih butuh waktu untuk memutuskan apakah Risma layak mendampingi Prabowo. "Kami belum ada komunikasi dengan Risma. Mungkin saja Gerindra Jawa Timur sudah komunikasi, tapi di Jakarta belum," kata dia.

Melihat Risma begitu laris manis, PDIP menyerahkan keputusan akhir di tangan Risma, apakah pada akhirnya akan menerima pinangan sebagai cawapres partai lain atau tidak. "Jika benar ingin pindah ke partai lain dan paham etika, ya kulonuwun (permisi) dulu," kata Puan. (eh)

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

Pengakuan Saksi Mata Saat Kapal yang Akan Ditumpangi Jokowi Terbakar

Posted: 24 Feb 2014 03:24 PM PST

VIVAnews - Kepala Seksi Prasarana dan Angkutan Laut Dinas Perhubungan DKI Jakarta Kamaru Zaman, memastikan tidak ada sabotase terhadap kapal cepat milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang terbakar saat akan ditumpangi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, pada 22 Desember 2012.

Disampaikan Kamaru, pada saat kejadian ia termasuk salah satu dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang ikut menyiapkan kapal. Kata dia, pada saat itu ia hendak mengantar buah dan minuman untuk keperluan di dalam kapal.

"Pada saat saya ke sana, saya lihat sendiri ABK (anak buah kapal) sedang mengisi bahan bakar," kata Kamaru saat dihubungi VIVAnews, Senin 24 Februari 2014.

Kamaru menuturkan, pada saat sebelum kejadian kapal itu terbakar, aktivitas di dalam kapal hanya membersikan kapal saja di antaranya ada yang sedang ngepel, menata ruangan, memeriksa kelengkapan kapal dan mesin.

Menurutnya, setelah melihat itu dan selesai mengantarkan makanan, ia langsung pergi meninggalkan kapal untuk pulang ke rumah.

"Pada saat itu, saya masih ingat, saya datang ke kapal itu yang disandarkan di dermaga 15 di Pantai Marina, Ancol. Pada pukul 21.30," terangnya.

Kamaru mengaku tidak ingat lagi kapal itu hendak digunakan rombongan Jokowi untuk pergi ke pulau mana. Menurutnya, melihat kelengkapan kapal hampir beres Kemudian, ia lantas pergi pulang ke rumah, supaya bisa beristirahat dulu, karena besok paginya harus mengecek kembali kapal yang akan digunakan Jokowi.

Kemudian, baru saja beberapa menit pergi dari dermaga 15, tiba-tiba Kamaru ditelepon salah satu ABK bahwa bagian depan kapal terbakar.

Karena mendengar informasi itu, Kamaru langsung kembali ke dermaga 15 dan melihat kapal sudah setengah badannya terbakar. Karena kapal tersebut bahannya dari fiber, maka api begitu cepat menyambar.

"Saya masih di kawasan Ancol pada saat itu. Saya baru saja sampai Bandar Jakarta, tiba-tiba saya ditelepon anak buah saya, kalau kapal yang akan digunakan Pak Jokowi terbakar," tuturnya.

Pada saat itu langsung dilakukan penanganan seperti biasanya, kemudian dilakukan pemadaman. Dinas Perhubungan DKI Jakarta langsung melaporkan kepada polisi di Polsek Pademangan, Jakarta Utara.

Menurut Kamaru, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara dari polisi, kebakaran kapal yang akan ditumpangi Jokowi disebabkan karena korsleting listrik yang terjadi pada saat dilakukan pengisian bahan bakar. Diperkirakan pada saat itu, ada percikan yang menyambar Pertamax --bahan bakar kapal tersebut.

"Kalau berdasarkan pemeriksaan, kebakaran itu terjadi pada saat pengisian bahan bakar kemudian terjadi korsleting listrik," tegasnya.

Kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk penghapusan aset dengan surat ke BPKD No 2223/-1.811 tanggal  30 April 2013 Hal Penghapusan Asset Kapal Patroli Hiu II.

Kemudian dilaporkan kepada polisi dengan nomor laporan LP/106/B/XII/2012/PMJ/RESJU/Sek/Pdm tanggal, 23 Desember 2012. Waktu kejadian, Sabtu, 22 Desember 2012 jam 22.00. Tempat kejadian dermaga 15 Pantai Marina TIJA.

Yang terjadi, kebakaran dengan korban Dinas Perhubungan, bagaimana terjadi, kebakaran kapal patroli Hiu II milik Dinas Perhubungan DKI diduga dari arus pendek listrik kap depan kapal.

"Jadi kami laporkan sama BPKD dan Polisi, sudah lama itu kejadiannya," tutur dia. (adi)

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

Kriteria Cawapres ARB: Tidak Berpaham Ekonomi Liberal

Posted: 24 Feb 2014 03:22 PM PST

VIVAnews - Kandidat calon presiden yang diusung Partai Golkar, Aburizal Bakrie, belum menentukan figur calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi dirinya di Pemilu Presiden tahun 2014. Namun, ia menyebutkan kriteria utama untuk sosok tersebut, yaitu tidak berpaham ekonomi liberal.

"Kalau (figur cawapres berpaham ekonomi) liberal, tidak bisa," katanya, kepada wartawan, seusai membuka Pendidikan dan Pelatihan Juru Kampanye Daerah (Jurkamda) Partai Golkar Jawa Barat di Cirebon, Senin, 24 Februari 2014.

ARB (panggilan akrabnya) menjelaskan alasannya, pertama-tama, Partai Golkar dan dirinya sudah menetapkan visi pembangunan nasional berdasarkan konsep ekonomi negara kesejahteraan, bukan berbasis ekonomi pasar bebas. Visi yang juga memuat program jangka panjang pembangunan nasional itu disebut Visi 2045: Negara Kesejahteraan.

Dalam visi yang memuat program yang menjangkau hingga tahun 2045 itu, kata ARB, sangat diperlukan campur tangan negara/pemerintah untuk mengatur perekonomian sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar sehingga hasil pembangunan hanya akan dinikmati sedikit elite ekonomi.

Karena itu, ARB berpendapat, figur cawapres untuk dirinya haruslah sepaham dengan visi Negara Kesejahteraan. "Tujuannya harus sama, yaitu Negara Kesejahteraan, bukan negara liberal."

Blue print pembangunan atau semacam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang biasa disebut Visi 2045 itu berisi program jangka panjang pembangunan nasional di segala bidang hingga tahun 2045. Ia dibagi dalam tiga tahapan dasawarsa, yakni dasawarsa pertama tahun 2015-2025, dasawarsa kedua tahun 2025-2035, dan dasawarsa ketiga tahun 2035-2045.

Visi itu, katanya, sekaligus dapat menjadi sumbangsih pemikiran dari Golkar untuk negara bahwa pembangunan memang harus dirancang hingga berkelanjutan dan berkesinambungan. Jika tidak, pembangunan hanya berdasarkan visi-misi presiden terpilih. Maka, berganti presiden atau rezim yang berkuasa, berganti pula program pembangunannya.

Koalisi permanen

ARB juga mengungkapkan bahwa partainya belum memastikan akan menjalin koalisi dengan partai tertentu sampai diketahui hasil Pemilu Legislatif. Namun ia menekankan bahwa koalisi dengan partai mana pun harus diarahkan menjadi koalisi yang permanen, bukan koalisi yang berdasarkan kepentingan politik sesaat, misalnya, hanya untuk kepentingan Pemilu Presiden.

Koalisi itu, katanya, harus dalam wujud koalisi di Parlemen, bukan di Pemerintah. Tujuannya adalah memperkuat sistem presidensial, yakni Presiden didukung Parlemen yang kuat dalam menjalankan pemerintahan.

Ia berpendapat, dalam sistem multipartai seperti sekarang, hampir mustahil satu partai dapat memperoleh lebih 50 persen dukungan suara rakyat di Pemilu. Karena itu, untuk membentuk pemerintahan yang kuat, memang diperlukan gabungan partai sehingga sekurang-kurangnya dapat mencapai 50 persen ditambah satu kursi di Parlemen.

"Jadi, koalisi di parlemen, bukan di pemerintahan. Koalisinya adalah koalisi yang permanen, bukan hanya untuk menentukan cawapres," kata ARB, didampingi Sekretaris Jenderal Idrus Marham dan Wakil Ketua Umum Sharif Cicip Sutarjo serta Ketua Partai Golkar Jawa Barat, MS Syafiuddin.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

Bursa kerja: Risma Menjauh dari PDIP? cari kerja